728 x 90

Ribuan Pekerja Cina Sudah Memenuhi Banten dan Papua

Ribuan Pekerja Cina Sudah Memenuhi Banten dan Papua
Ribuan Pekerja Cina Sudah Memenuhi Banten dan Papua

Diam-diam tanpa sepengetahuan khalayak ramai, ribuan pekerja Cina yang tidak terdidik dan berasal dari “kasta” yang paling rendah mulai berdatangan ke Indonesia. Mereka diketahui mulai ada di Bayah (Pandeglag, Banten) dan Papua.

Menurut sumber eramuslim yang dekat dengan pimpinan proyek di Bayah, para pekerja Cina yang datang ini jarang bisa baca tulis. Mereka sehari-hari berbahasa Cina dan sama sekali tidak mengerti kebersihan atau sopan santun, salah satunya mereka biasa buang air besar di sembarang tempat dan buang air kecil di mana-mana tanpa ada rasa malu sedikit pun.

Tentu saja, membanjirnya tenaga kerja asal Cina di Indonesia tanpa memiliki izin yang lengkap dan keterampilan itu menakutkan dan perlu diwaspadai. Bukan saja akan berdampak pada jumlah pengangguran di Indonesia, tapi juga bisa menjadi pintu masuk Cina untuk menjajah Indonesia, seperti ditakutkan Presiden Cina Xi Jinping terhadap aktivitas muslim Uighur di negaranya.

Seperti diberitakan The Guardian, Presiden Cina Xi Jinping mengungkapkan, agama yang ada di Cina tidak boleh dipengaruhi asing. Seluruh warga dan agama mana pun harus berjanji hanya setia untuk negara. “Kita harus mengelola urusan agama sesuai dengan hukum dan sesuai dengan keinginan kami,” kata Xi Jinping. Menurut dia, pasukan asing menggunakan agama untuk menyusup pada masayarakat Cina, sehingga dapat menguasai warga dan menjatuhkan partai yang berkuasa saat ini.

Karena itu, wajar jika DPR sebagai representasi dari suara rakyat tergugah mempersoalkan wabah tenaga kerja asal Cina. Menurut anggota Komisi I DPR, Dimyati Natakusumah, Komisi I DPR dalam waktu dekat ini akan melayangkan surat ke Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, yang isinya permintaan agar keduanya segera menyelesaikan wabah ini.

“Saya sangat tidak setuju tenaga kerja asal Cina datang ke Banten tanpa dibekali keterampilan. Saya akan surati pemerintah dan BNP2TKI, karena ini sudah menyalahi aturan,” ujar Dimyati di Gedung DPR, Jakarta, Selasa kemarin (23/6).

Sumber: Pekanews.com

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked with *


0 Komentar

?>